Ditahan, Dua Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng

waktu baca 3 menit
Ditahan, Dua Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng

Tersangka Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng, berita sulawesitoday – Bareskrim Polri lakukan penahanan pada dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit project Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa tengah cabang Jakarta tahun 2017-2019.

baca juga: Inovatif, Ini Tujuh Cara Membungkus Kado Tanpa Kotak

Penahanan pada Dirut PT Samco Indonesia, Boni Marsapatubiono dan Dirut PT Mega Daya Survei Indonesia, Welly Bordus Bambang sebagai pengembangan dari terpidana Bina Mardjani, pimpinan Bank Jateng cabang Jakarya yang sudah divonis Pengadilan sepanjang tujuh tahun.

“Pada yang berkaitan sudah dilaksanakan penahanan sepanjang 20 hari di Rutan Cabang Bareskrim Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam rilis tertulisnya, Rabu 26 Oktober 2022.

Dedi menerangkan, kasus yang menangkap tersangka Boni Marsapatubiono bermula saat tahun 2017 ajukan sarana kredit project pada Bank Jateng cabang Jakarta sejumlah Rp 74,5 miliar untuk lima project. Pengajuan itu juga disepakati.

“Adapun sebagai agunan pengajuan kredit project itu ialah Surat Perintah Kerja (SPK), Kontan Collateral (uang agunan/deposit) dan agunan asuransi yang dipandang dari persentase kontan collateral,” katanya.

Selain informasi Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng, simak juga: Suku Bunga Naik, Bersiap Angsuran Semakin Mahal

Dedi menjelaskan, pada proses pemberian kredit itu terjadi tindakan menantang hukum, yaitu persayaratan yang tidak terpenuhi dan ada komimen fee sejumlah 1 % dari nilai pencairan kredit.

“Per tanggal 31 Mei 2020, kelima project itu sudah dipastikan pada status kolektibilitas lima (macet). Hingga sebabkan rugi negara senilai Rp71.279.545.538. Adapun jumlah asset recovery dalam kasus itu sebesar Rp 2.681.583.434,00,” ucapnya.

Sementara untuk tersangka Welly Bordus Bambang di tahun 2018-2019 sudah ajukan 7 sarana kredit ke Bank Jateng cabang Jakarta sejumlah Rp 57 miliar.

Adapun sebagai agunan pengajuan kredit project itu ialah Surat Perintah Kerja (SPK), Cash Collateral (uang agunan/deposit) dan agunan asuransi yang dipandang dari persentase kontan collateral.

Pada proses pemberian kredit itu terjadi tindakan menantang hukum yaitu persayaratan tidak tercukupi dan ada komimen fee sejumlah 1 % dari nilai pencairan kredit dan agunan/SPK Fiktif).

“Pada semua project itu per tanggal 31 Mei 2020 sudah dipastikan pada status kolektibilitas 5 (macet), hingga menyebabkan rugi negara sejumlah Rp 62.216.924.108,00. Jumlah asset recovery dalam kasus itu sejumlah Rp. 5.764.266.105,00,” ucapnya.

Sekarang ini, kata Dedi, penyidik masih mempelajari kasus TPPU atas kasus aquo. Kedua tersangka juga dijaring Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 seperti sudah diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001, mengenai peralihan atas UU No. 31 Tahun 1999, mengenai Pembasmian Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (rf)

Selain informasi Tersangka Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng, simak juga: Kasus Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng di Sulawesi Tengah Masuk Tahap Penyidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *