Dewan Pers Sebut Pasal RKUHP Potensi Hilangkan Kebebasan Pers

waktu baca 3 menit
Dewan Pers Sebut Pasal RKUHP Potensi Hilangkan Kebebasan Pers

RKUHP potensi hilangkan kebebasan pers, berita sulawesitoday – Dewan Pers sebut beberapa pasal di RKUHP berpotensi hilangkan kebebasan pers.

Terkait pandangan terhadap rancangan Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) itu, Dewan Pers temui sembilan fraksi DPR.

Hari ini, Dewan Pers menjumpai anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR. Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra mengharap DPR lakukan beberapa pembaruan dalam RKUHP.

“Sekali lagi kita, kita tidak menampik RKUHP itu, kita cuma ingin memberi beberapa pembaruan dari pasal yang berkaitan. Khususnya dengan pers, dengan kebebasan pers,” ungkap Azyumardi di Ruang Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 8 Agustus 2022.

Dewan Pers, terang Azyumardi, utamanya mengkritik pasal penghinaan presiden dalam RKUHP. Khususnya Pasal 219, yang mengatakan jika tiap orang yang menyiarkan, memperlihatkan, atau tempelkan tulisan atau gambar hingga kelihatan oleh umum, memperdengarkan rekaman hingga kedengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan fasilitas tehnologi info yang berisi serangan kehormatan atau harkat dan martabat pada presiden/wakil presiden bermaksud supaya didalamnya diketahui ataupun lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda terbanyak Kategori IV.

Menurut dia, pasal itu mempunyai potensi hilangkan kebebasan pers. Karena, ketidaksamaan penglihatan di antara kritikan dan penghinaan masih bias dan membuat pasal itu mempunyai potensi disalahpergunakan.

“Kan kita tidak mau jurnalis kita, karena memberikan laporan hal semacam itu selanjutnya terkena delik. Nah itu tujuannya, pekerjaan jurnalistik¬†semacam itu, tujuannya contoh nyata begitu,” tutur Azyumardi.

Sebelum PDIP, Dewan Pers telah lakukan audiensi dengan Fraksi Partai Gerindra DPR. Seterusnya, pihaknya akan melangsungkan diskusi dengan Fraksi Partai Nasdem. “Kita mengharap kita dapat mensosialisasikan usul-usul kita ini ke semua fraksi,” tutur Azyumardi.

Selain berita Dewan Pers Sebut Pasal RKUHP Potensi Hilangkan Kebebasan Pers, baca juga: Pemda Serahkan Seragam Sekolah Siswa Korban Banjir Torue

Berikut sembilan pasal RKUHP yang mempunyai potensi hilangkan kebebasan pers menurut Dewan Pers:

  1. Pasal 188 mengenai Tindak Pidana pada Ideologi Negara
  2. Pasal 218-220 mengenai Tindak Pidana Serangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden
  3. Pasal 240 dan 241 Tindak Pidana Penghinaan Pemerintahan yang Syah, dan Pasal 246 dan 248 (penghasutan untuk menantang penguasa umum)
  4. Pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penayangan atau Penyebaran Informasi atau Pernyataan Berbohong
  5. Pasal 280 Tindak Pidana Masalah dan Penyesatan Proses Peradilan
  6. Pasal 302-304 Tindak Pidana pada Agama dan Keyakinan
  7. Pasal 351-352 Tindak Pidana pada Penghinaan pada Kekuasaan Umum dan Instansi Negara
  8. Pasal 440 Tindak Pidana Penghinaan pencemaran nama baik
  9. Pasal 437, 443 Tindak Pidana Pencemaran. (rf/**)

Selain berita Dewan Pers Sebut Pasal RKUHP Potensi Hilangkan Kebebasan Pers, baca juga: Mahfud: Sanksi Pidana, Pencopotan CCTV Rumah Ferdy Sambo

Leave a Reply

Your email address will not be published.