Poso Serahkan LKPD Unaudited 2021 ke BPK Perwakilan Sulawesi Tengah,

Perbesar

Berita poso, sulawesitoday.com – Pemerintah (Pemda) Poso serahkan LKPD Unaudited 2021 ke BPK perwakilan Sulawesi Tengah.

Penyerahan LKPD Unaudited 2021 ke BPK perwakilan Sulawesi Tengah dikerjakan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

Bupati Poso dr. Verna G.M Inkiriwang ditemani Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah, Sukimin dan Kepala Inspektorat Kabupaten Poso, Rudy R. Rompas.

Pada acara yang serupa, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu, ikut memberikan LKPD Unaudited nya Propinsi Sulawesi tengah, Jumat 18 Maret 2022.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintahan Wilayah sebagai instruksi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Pembendaharaan Negara, Pasal 56 ayat 3 yang mana Pemerintahan Wilayah berkewajiban sampaikan neraca keuangan ke Tubuh Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) paling lamban tiga bulan sesudah tahun bujet usai.

Wakil Gubernur saat membacakan sambutan tercatat Gubernur Sulawesi tengah sampaikan cuplikan sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pembukaan Rapat kerja nasional Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2021 dengan topik “Bangunkan Ekonomi, Sembuhkan Negeri, Bersama Temui Wabah”.

Menteri Keuangan RI menginginkan neraca keuangan yang diatur kementerian/instansi dan pemda selalu harus jaga tata urus yang bagus, dan untuk selalu menyaksikan beberapa temuan BPK RI dan beberapa auditornya. Kolaborasi dan komunikasi dari auditor dan auditee sebagai salah satunya wujud tata urus yang bagus dan ini akan membuat Indonesia jadi negara maju, kuat dan bermartabat.

Menurut Gubernur jika sudah jadi loyalitas Pemerintahan Wilayah untuk membenahi kekeliruan dan kekurangan di periode lalu, yang berbentuk penemuan dan usaha penangkalan tidak untuk berlangsungnya perlakuan fraud, dengan tindak lanjut dan tingkatkan pemantauan dan pengaturan intern.

Selain berita Poso Serahkan LKPD Unaudited 2021 ke BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, baca juga: Ini Inovasi Layanan Publik Kemenkumham Selama 2021

Seterusnya Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi tengah Slamet Riyadi sampaikan, LKPD sebagai salah satunya realisasi pertanggungjawaban Kepala Wilayah atas penerapan Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (APBD).

LKPD terdiri dari laporan aktualisasi bujet, neraca, laporan cash flow, laporan operasional, laporan peralihan ekuitas, laporan peralihan saldo bujet lebih dan catatan atas neraca keuangan yang disertakan dengan neraca keuangan perusahaan wilayah.

Kami menghargai ke Beberapa Kepala Wilayah yang ini hari jauh saat sebelum batasan akhir sudah sampaikan LK unauditednya.

Seterusnya, neraca keuangan itu akan dicheck oleh BPK dalam rencana pemberian opini/penilaian atas kewajaran info keuangan yang dihidangkan dalam neraca keuangan, dengan mendasarkan pada empat faktor, yakni :

1. Kecocokan dengan standard akuntansi pemerintah (SAP) dan atau beberapa prinsip akuntansi yang diputuskan dalam beragam ketentuan perundang-undangan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure);
3. Kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan;
4. Efektifitas mekanisme pengaturan internal (SPI).

“Kami mengharap jika LKPD yang diatur Pemerintahan Wilayah sudah sesuai aspek diartikan. Karena hakekat pemberian penilaian sebagai pencerminan hasil penyuguhan atas LKPD dalam rencana merealisasikan responsibilitas dan transparan atas semua kegiatan keuangan

pemda, dan untuk penuhi keperluan info beberapa pihak yang memiliki kepentingan (Stakeholders),” sebutkan Slamet Riyadi.

Pengecekan atas Laporan Keuangan diperuntukkan untuk memberi penilaian atas kewajaran penyuguhan neraca keuangan apa tidak memiliki kandungan salah sajian yang material, hingga beberapa pihak yang memiliki kepentingan tidak salah saat membaca dan pahami neraca keuangan.

Selain berita Poso Serahkan LKPD Unaudited 2021 ke BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, baca juga: Aplikasi SIMDA_NG Parimo untuk Transparansi Manajemen Keuangan