Persentase Kasus Stunting di Kabupaten Parigi Moutong

waktu baca 3 menit
Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai

Persentase kasus stunting, berita parigi moutong, sulawesitoday – Persentase kasus stunting, Kabupaten Parigi Moutong sendiri berdasarkan keterangan Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai, saat lawatannya ke kecamatan Moutong hingga Tinombo Selatan berada pada angka 31.4 % pada tahun 2021.

Dan hanya mengalami penurunan sebesar 2-3 persen saja sehingga Pemda Parigi Moutong menargetkan.

Pada tahun 2022 angka ini dapat di tekan menjadi 29 % dan tahun 2023 menurun menjadi 26 %.

“Saya menghimbau kepada seluruh kades bekerjasama dengan pihak puskesmas, PKK Penyuluh KB, dan pemberdayaan perempuan agar memantau dan melaporkan kasus stunting diwilayahnya sehingga dapat segera dilakukan tindakan penanganan ” ucap Badrun.

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang saat ini dihadapi Indonesia, berdasarkan data yang di rilis Global Nutrition Report Tahun 2018, Indonesia berada diurutan kelima dengan jumlah tertinggi mengalami stunting, dimana 30,8% anak Indonesia mengalami stunting.

hal ini memicu keluarnya peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi Nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021 – 2024, dimana menginstruksikan kepada Bupati/Walikota se Indonesia untuk melakukan intervensi terkait penurunan angka stunting tersebut.

Karena menurut Wakil Bupati tersebut bahwa kepala desa merupakan ujung tombak dalam aksi percepatan penurunan angka stunting ini, sebab kepala desa lah yang mengetahui kondisi masyarakatnya.

Wabup juga mengungkapkan bahwa beberapa saat lalu ditemukan kasus stunting di Kecamatan Tinombo Selatan tepatnya desa sigenti dimana ditemukan anak umur 7 tahun namun kondisi fisiknya masih seperti bayi akibat mengalami gizi buruk.

Kasus stunting juga di temukan di kecamatan Siniu, Wabup menyayangkan pihak Puskesmas tidak tanggap akan hal ini.

“Bayangkan nanti berumur 7 tahun baru kami ketahui ada anak yang menderita gizi buruk tersebut, pihak puskesmas harusnya tanggap akan hal ini dan melaporkan kepada kami olehnya saya telah memerintahkan Dinas Kesehatan agar memantau dan mendeteksi kasus seperti ini dan segera mengambil tindakan ” kata Wabup.

Olehnya menurut Wabup bahwa dia sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS akan mengunjungi 23 kecamatan, guna melakukan rapat koordinasi penurunan angka stunting tersebut dan membangun komitmen antara pemerintah daerah beserta unsur kecamatan untuk menyepakati, rencana kegiatan intervensi penurunan terintegrasi serta membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan angka stunting ini.

“Saya akan ada di 23 kecamatan untuk kegiatan ini sehingga kita benar benar dapat membangun komitmen terkait hal ini ” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan Senin 3 Oktober di kecamatan Moutong, Taopa, Bolano Lambunu, dan Lambunu Wabup juga menyinggung masalah kemiskinan, dimana terjadi kenaikan angka kemiskinan dimana sebelumnya berada di angka 29 ribu jiwa naik menjadi 32 ribu jiwa.

Baca: Direktorat Bea Cukai Tegaskan Tidak Temukan Beras Selundupan

bahkan BPK ungkap Wabup sudah turun langsung untuk mengetahui bagaimana penurunan angka kemiskinan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

menurut Wabup salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan memberdayakan masyarakat, adanya dana desa layaknya digunakan pemerintah desa untuk memberdayakan masyakatnya seperti mengadakan alat alat pertanian dan perikanan sehingga masyarakat dapat meningkatkan penghasilannya.

“Bagaimana mereka bisa sejahtera atas usaha mereka sendiri opd juga di harapkan mengeluarkan program program pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat miskin “ucap Wabup. (*/Ikh)

Selain baca Persentase kasus stunting, baca juga: Tunjangan Sertifikasi Guru PPPK Dialihkan ke Pemerintah Daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *