Perlukah Pemerintah Pacu Mobil dan Kompor Listrik?

waktu baca 6 menit
Perlukah Pemerintah Pacu Mobil dan Kompor Listrik?

Perlukah Pemerintah Pacu Mobil dan Kompor Listrik, berita ekonomi sulawesitodayBeberapa saat terakhir pemerintah gemar keluarkan peraturan yang terkait dengan pemakaian listrik. Paling hangat, Presiden Jokowi memerintah semua lembaga pemerintahan untuk menukar mobil dinas berbahan bakar minyak jadi mobil listrik.

Perintah itu tercantum pada Perintah Presiden Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Pemakaian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasiskan Battery (Baterai Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perseorangan Dinas Lembaga Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Wilayah.

Mengarah data Kemenkeu, saat ini keseluruhan kendaraan dinas pemerintah sekitar 189.803 unit. Artinya, seratus ribu lebih kendaraan itu akan ditukar dengan mesin memiliki tenaga strum secara bertahap.

BACA JUGA: Sepekan Harga Sejumlah Pangan Alami Penurunan

Terakhir, Pemerintah menggerakkan pemakaian listrik di rumah tangga, yaitu konversi gas LPG 3 kg ke kompor induksi alias kompor listrik 1.000 watt. KemenESDM juga sedang lakukan eksperimen pemakaiannya di tiga kota diantaranya Denpasar, Solo, dan salah satunya kota di Sumatera.

Untuk memperlancar program ini, pada tahapan awalnya pemerintah berwacana akan memberi paket kompor listrik dengan gratis ke 300 ribu rumah tangga sebagai target tahun ini. Adapun keseluruhan biaya yang diperlukan mencapai Rp540 miliar.

Disamping itu, sempat tersebar rumor pemerintah dan Banggar DPR RI setuju untuk hapus daya 450 VA dan meningkatkannya jadi 900 VA untuk rumah tangga. Ini juga diperkirakan dilaksanakan untuk tingkatkan kesejahteraan warga tekan oversupply alias kelebihan suplai listrik PT PLN (Persero). Meskipun begitu, rumor ini dihalau oleh Presiden Jokowi tidak akan menghapus daya listrik terendah di rumah tangga .

“Tidak ada penghilangan daya listrik 450 VA. Tidak ada pula peralihan dari 450 VA ke 900 VA. Tidak ada yang pernah berbicara seperti itu,” ucap Presiden Jokowi, selesai pengesahan Tol Serpong-Balaraja dan Cibitung-Cilincing, baru – baru ini.

Perlukah Pemerintah Pacu Mobil dan Kompor Listrik?

Sementera itu, perlukah Pemerintah memacu wacana Mobil dan Kompor Listrik, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov memandang tekad pemerintahan untuk menggerakkan pemakaian listrik ini banyak dilaksanakan di hulu. Karena itu, ini jadi pertanda jika ada permasalahan dalam suplai listrik yang berlebihan atau oversupply.

Abra menjelaskan berkaitan tekad pemerintahan menggerakkan pemakaian listrik disebelah permintaan juga masih tetap mempunyai rintangan. Misalkan, untuk pemakaian mobil listrik untuk operasional pemerintah pusat dan wilayah, peta jalan dan infrastrukturnya juga belumlah jelas.

Permasalahan standard tipe mobil listrik yang pas dipakai juga masih juga dalam pengkajian. Seterusnya, infrastruktur simpatisan seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Battery Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) banyaknya termasuk masih tetap sedikit dan belum rata.

Berdasar data PLN, terdaftar sampai sekarang ini telah ada 150 unit SPKLU PLN pada 117 lokasi yang menyebar di semua Indonesia. Adapun tambahan sampai akhir 2022 ini sekitar 110 unit SPKLU.

Sementara SPBKLU yang terjaga sampai sekarang ini baru 5 unit yang dipasang di Jakarta dan 2 unit di Surabaya. PLN juga baru merencanakan akan membuat 70 unit SPBKLU dalam jumlah sekitaran 300 battery dan lokasi menyebar di Pulau Jawa dan Bali.

“Mengapa pemerintahan malah bernafsu sekali ingin menggerakkan pemakaian mobil listrik tetapi dari infrastrukturnya belum mencukupi di beberapa daerah? Bahkan juga di Jakarta sendiri terbatas,” kata Abra.

Dan berkaitan dengan konversi LPG ke kompor listrik, ketentuan berkenaan biayanya juga belumlah jelas. Program kompor listrik yang diperuntukkan untuk warga miskin dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA akan dilaksanakan dengan gratis.

Pemerintah akan menukar Miniature Sirkuit Breaker (MCB) meteran listrik konsumen setia kelompok itu supaya bisa memakai kompor listrik 1.000 watt. MCB customer daya listrik 450 VA nanti akan ditukar jadi 3.500 watt. Sesudah mendapatkan tambahan daya ini, belumlah jelas warga akan dikenai biaya tambahan atau masih tetap biaya bantuan.

Menurut Abra, bila biaya yang dikenai biaya normal, ini akan memperberat warga miskin. Dan bila diberi agunan biaya bantuan, penentuan biayanya juga belum ditata dasar hukumnya.

“Tidak ada peraturan yang atur biaya listriknya, ini semestinya dibikin dahulu dasar hukumnya. Agar ada kejelasan hukum untuk customer dan untuk PLN saat tentukan biaya,” tutur Abra.

Berdasar kondisi ini, Abra kembali mengaitkan jika perlakuan pemerintahan memacu program yang terkait dengan pemakaian listrik, bersamaan dengan usaha tekan oversupply listrik PLN.

“Itu pola yang tidak dapat dijauhi jika peluasan mobil listrik dan kompor induksi ini memang menjadi sisi atau taktik pemerintahan untuk kurangi oversupply listrik kita di Indonesia,” kata Abra.

Jika keraguan ini betul, menurut Abra cara ini cuma efisien dalam periode panjang. Karena, pemerintah perlu menuntaskan hambatan-hambatan barusan. Memang, pemerintah mempunyai peta jalan yang disebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Tetapi RUPTL ini pendekatannya cuma dari segi suplai.

“Jadi dari tambahan suplai barusan, bidang mana saja yang hendak menyerap listrik. Baik dari industri, rumah tangga, usaha, dan lain-lain. Selanjutnya di-breakdown apa utilitas atau perlengkapan yang akan dijadikan pangkalan pemakaian listrik barusan,” tutur Abra.

Selain Berita Perlukah Pemerintah Pacu Mobil dan Kompor Listrik? baca juga: Stagnan, Harga Emas Antam 24 Karat

Atas wacana itu juga, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menjelaskan pada kondisi oversupply dan pola take or pay, harus PLN atau pemerintah harus membuat pasar baru supaya suplai strum dapat dimaksimalkan. Maka dari itu, ada perintah pemakaian mobil listrik yang faedahnya agar penyerapan listrik lebih optimal, bisa juga kurangi emisi gas rumah tangga.

“Karena sekarang ini kan jumlah konsumen setia PLN sendiri untuk kelompok 450 VA dan 900 VA nyaris 30 juta konsumen. Jika misalkan semua dapat berjalan baik, ya ini dapat menyerap suplai listrik secara baik,” tutur Mamit.

Walau demikian, dia menjelaskan usaha pemerintah ini hasilnya tidak didapatkan dengan saat yang singkat. Semua masih dilaksanakan dengan bertahap. Apalagi penyediaan mobil listrik juga untuk sampai ke warga tidak mudah, karena harga mahal. Kemudian Kompor listrik juga masih tahapan eksperimen.

“Saya anggap periode panjang, gak dapat satu tahun atau 2 tahun,” sebut Mamit.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Serviss Reform (IESR) Fabby Tumiwa memiliki pendapat pemerintah telah mempunyai peta jalan untuk meningkatkan kendaraan listrik dan gagasan untuk pergantian kendaraan dinas pemerintahan dengan kendaraan listrik.

Menurut dia, semua program ini ditujukan untuk memberikan dukungan sasaran perolehan pengurangan emisi gas rumah kaca dari bidang energi sama sesuai sasaran Net Zero Emission (NZE).

“Ini sama sesuai peta jalan NZE telah diatur dan telah dipublikasikan oleh IEA (International Energy Agen) dan Kementerian ESDM pada 2 September lalu,” katanya.

Tetapi, Fabby setuju dengan Abra dan Mamit, pemakaian mobil dan kompor listrik diharap bisa meningkatkan keinginan listrik yang bisa kurangi beban oversupply PLN sekarang ini dalam 2 tahun kedepan. Disamping itu, program pemerintah itu juga diproyeksi dapat kurangi beban import LPG dan BBM, hingga mengirit devisa.

“Elektrifikasi mengolah dan pemakaian kendaraan listrik diharap bisa meningkatkan keinginan listrik yang bisa kurangi beban oversupply,” tandasnya. (WS)

Selain Berita Perlukah Pemerintah Pacu Mobil dan Kompor Listrik? baca juga: Tarif Angkutan Kapal Ferry Tidak Naik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *