Pengamat Desak Kemensos Benahi DTKS

waktu baca 3 menit
Pengamat Desak Kemensos Benahi DTKS

Pengamat Desak Kemensos Benahi DTKS, berita ekonomi sulawesitoday Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mendesak pihak Kementerian Sosial (Kemensos) harus dapat membenahi Data Terintegrasi Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi warga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak peralihan harga BBM bersubsidi.

Agus menyaksikan banyak diketemukan kasus di beberapa wilayah, BLT BBM tidak berhasil dicairkan karena DTKS dinilai tidak tepat. Sejak awal, Agus mencemaskan data DTKS itu, karena data itu diambil awalnya dari wabah Covid-19. Dari pasca wabah itu dapat dilihat, orang miskin dan orang kaya saat ini dapat dihitung detik.

“Ini salah satunya yang saya kuatirkan, data itu kan diambil awalnya wabah, jadi semestinya datanya diupdate. Semestinya ada data real time atau minimum per 3 bulan diupdate,” kata Agus, Senin 26 September 2022.

Menurut dia, tanggung-jawab data DTKS tentu saja berada di Kemensos yang telah jadi rahasia banyak data yang carut marut hingga perlu selekasnya dibenahi. Masalahnya jika ada warga yang memiliki hak memperoleh tunjangan pemerintah lalu tidak dapat dicairkan dana BLT itu karena persoalan data yang tidak up-date, pasti benar-benar disayangkan.

“Menteri Sosial Bu Risma harus tahu ini dan bertanggungjawab dan selekasnya dibenahi data yang menerima BLT-nya,” katanya.

Selain berita Pengamat Desak Kemensos Benahi DTKS, baca juga: DTKS 60 ribu warga Parigi Moutong Segera Diverifikasi

Apa lagi berdasar pengkajian yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia pada Desember 2021 lalu, ada 31.000 Aparat Sipil Negara (ASN) baik yang aktif atau yang sudah pensiun terdata terima Bantuan sosial. Ini mengisyaratkan data yang menerima bantuan sosial tetap tidak benar dan proses pencatatannya memiliki masalah. Kemensos pada waktu itu menyebutkan jika kekusutan data yang menerima bantuan sosial karena DTKS sebagai referensi BLT belum diperbarui semenjak tahun 2017 silam. Kemudian Masalah lain, pemerintah di setiap kabupaten/kota juga dinilai tidak tertib dalam melakukan klarifikasi dan validasi secara reguler.

Sementara itu, dari statemen Menteri Sosial Tri Rismaharini di website Sekretariat Kabinet, bahwa DTKS akan diperbaharui tiap bulan untuk pastikan BLT BBM wajib sesuai target. Disibutkan pula dalam Undang – undang sedianya update DTKS wajib dilakukan 2x dalam setahun.

Risma menjelaskan, Kementerian yang dipegangnya mempunyai 70.000 orang Pendamping se Indonesia untuk lakukan pengujian dan klarifikasi data yang menerima bantuan sosial. Perlu diketahui, bahwa sesuai data Kemensos, ada sekitar 20,65 juta Masyarakat RI terdata sebagai penerima manfaat BLT BBM. Nilai BLT BBM untuk masyarakat tergolong kurang mampu ini diberi Rp600.000 secara bertahap diterima masing – masing Rp150.000 per-orang /bulan sepanjang 4 bulan pada masa September sampai Desember 2022 mendatang. (WS)

Selain berita Pengamat Desak Kemensos Benahi DTKS, baca juga: Pertalite Seminggu Naik, Penyaluran BLT BBM Baru 2,18

Rekomendasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *