Sulawesitoday

portal berita terkini di sulawesi tengah, poso, palu, parigi moutong dan berita terbaru lainnya

Polri, KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers Bahas Pencegahan Berita Hoax Jelang Pemilu 2024

waktu baca 2 menit
Pencegahan berita hoax jelang Pemilu 2024, (Foto: Polri)

Pencegahan berita hoax jelang Pemilu 2024, berita sulawesitoday – Bahas pencegahan berita hoax jelang Pemilu 2024, Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers gelar rapat koordinasi.

“Dengan sandi Operasi Mantap Brata, Polri sudah siapkan operasi pengamanan Pemilu 2024,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mewakili Polri di Dewan Pers, Selasa 10 Januari 2023.

Menurut riset Kominfo, mendekati tahun politik semakin banyak penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial.

Pertemuan itu untuk bahas kesiapan pengamanan Pemilu 2024. Supaya jalannya aman dan lancar.

“Dari pertemuan itu bisa memberikan edukasi untuk warga,” sebutnya.

Polri akan membuat Forum Group Discusion (FGD) bersama 34 Polda.

FGD guna bahas edukasi untuk warga agar bisa saring informasi atau berita hoax jelang Pemilu.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya menyebut, terkait kesiapan Pemilu 2024, pihaknya telah teken MoU bersama Bawaslu soal kasus-kasus sengketa pers.

Selain berita pencegahan beritahoax jelang Pemilu 2024, baca juga: DKPP: Ada Oknum Guru Honorer Jadi Petugas Pemilu

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana menyebut, pihaknya sudah siapkan 20 orang dalam tim pengaduan persiapan pemilu 2024. Proyeksinya adalah 1500 pengaduan di 2023.

Dari pihak KPI melalui Wakil Ketuanya, Mulyo Hadi Purnomo menyebut, jelang Pemilu 2024, kedepannya banyak TV digital hadir dan belum semuanya diawasi KPI.

KPI juga akan berikan sosialisasi ke KPID untuk berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu.

Itu dilakukan guna cegah penyiaran yang bisa ganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.

Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan harapkan media ikut kawal dan tidak membenturkan dengan instansi lainnya jelang Pemilu 2024.

Selanjutnya, Bawaslu sampaikan bahas pencegahan kampanye curi start dan di luar jadwal. Itu agar tidak ada gesekan.

Bawaslu juga lakukan koordinasi ke Kominfo untuk atur banyaknya media digital.

Lalu, Perwakilan KPI, Nurjaman Mochtar menyebut, fenomena di media sosial saat ini ialah konten dibalas dengan konten.

Sehingga, KPI minta Dewan Pers sebaiknya membuat Undang-undang soal media sosial atau peraturan dewan pers terkait siaran di siaran lainnya. (rhmn)

Selain berita pencegahan berita hoax jelang Pemilu 2024, baca juga: Bawaslu Sulteng Perkuat Pengawasan Tahapan Pemilu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *