Pemerintah Tidak Perkenankan Pembangunan PLTU Baru

waktu baca 2 menit
Pemerintah Tidak Perkenankan Pembangunan PLTU Baru

Pembangunan PLTU baru, berita ekonomi sulawesitodayPemerintah secara resmi tidak lagi memperkenankan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengenai Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Pengadaan Tenaga Listrik.

“Indonesia tidak membuat PLTU baru. Jelas dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022,” tegas, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, Jumat 7 Oktober 2022.

Terlepas dari hal tersebut, senada dengan Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Andriah Feby Misna menguraikan, berdasarkan peta jalan pemercepatan pengakhiran periode operasional PLTU yang diklaim akan habis keseluruhan pada tahun 2050.

Andriah Feby menerangkan, dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022 memang larang pembangunan PLTU, terkecuali PLTU yang telah masuk ke Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 sampai 2030.

Selain Berita Pemerintah Tidak Perkenankan Pembangunan PLTU Baru, baca juga: DPRD Parigi Moutong Kejar Progres Pembangunan Sekolah dari UNDP

Disamping itu kata Andriah Feby, ada banyak persyaratan yang membolehkan pembangunan PLTU. Pertama, PLTU yang terpadu dengan industri yang berperan pada sumber daya alam dan project vital nasional.

Selanjutnya, PLTU yang memiliki komitmen kurangi Gas Rumah Kaca (GRK) minimum 35 % dalam kurun waktu sepuluh tahun semenjak bekerja, baik lewat peningkatan tehnologi, carbon offset, dan/atau bauran EBT.

“Paling akhir, PLTU yang dibuat cuma dapat bekerja sampai 2050. Dalam modelling kita, PLTU-PLTU yang ada sekarang ini akan usai dengan cara alamiah atau kelak ada yang early retirement, hingga diharap pada 2056 ialah periode di mana PLTU usai bekerja,” terang Andriah.

Lanjut Andriah Feby, walau Perpres Nomor 112 Tahun 2022 sudah sah diundangkan pada 13 September 2022 lalu, masih tetap ada beberapa peraturan turunan yang perlu dirancang KemenESDM.

“Terbagi dalam 4 Ketentuan Menteri (Permen) dan 3 Keputusan Menteri (Kepmen),” tutup Andriah Feby. (WS)

Selain Berita Pemerintah Tidak Perkenankan Pembangunan PLTU Baru, baca juga: Bupati Poso: Arah Pembangunan Daerah Jadi Acuan Musrenbang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *