Sulawesitoday

portal berita terkini di sulawesi tengah, poso, palu, parigi moutong dan berita terbaru lainnya

Organda Palu Demo Walikota, Berikut Tuntutannya

waktu baca 3 menit
Organda Palu Demo Walikota, Berikut Tuntutannya

Berita Demo di Kota Palu, sulawesitoday – Sopir Angkutan Umum dan Kendaraat Berat yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat atau Organda Palu Demo Walikota pada Senin 12 September 2022.

Aksi itu dilakukan para sopir itu di depan Kantor Wali Kota Palu Jl Balai Kota, Kecamatan Mantikulore.

Ketua DPC Organda Kota Palu Astam Abdul Salam dalam oratornya mengancam akan menggelar aksi lebih besar lagi, jika tuntutan mereka tidak direspon.

Olehnya, Ia meminta agar Pemkot Palu mendengar apa yang menjadi poin tuntutan para sopir ini.

“Setelah penyampaian kami tidak dilakukan, mungkin kesabaran kami akan habis. Dan kami akan tutup Kota Palu,” tegasnya.

Astam Abdul Salam menerangkan, dalam aksi demo kali ini, Ia bersama rekannya membawa sembilan tuntutan.

Pertama, Organda Palu Demo Walikota meminta agar pemerintah tegas dalam pengawasan penyaluran BBM serta menjamin pasokan dan kelancaran pasokan BBM di SPBU.

BACA JUGA: BMKG Prakirakan Hujan Turun di Beberapa Kota Besar

Kedua, Organda meminta pemerintah Kota Palu memperhatikan dan memprioritaskan angkutan umum dan barang dalam hal penyaluran BBM.

Sebab, angkutan umum dan barang bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan perekonomian di wilayah kota Palu.

Ketiga, Organda meminta pemerintah Kota Palu segera memberikan dan menetapkan pedoman penyesuaian tarif angkutan kota.

Keempat, Organda meminta pemerintah Kota Palu untuk melakukan perbaikan administrasi tentang angkutan jalan dengan melibatkan DPC Organda Kota Palu.

Sehingga memperjelas posisi angkutan umum yang resmi dan ilegal.

Kelima, Melakukan langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan guna melakukan penegakan hukum terhadap angkutan yang tidak berizin atau berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi bidang angkutan jalan sesuai aturan yang berlaku.

Keenam, menegaskan kepada pemerintah kota agar menutup operasional agen agen atau PO yang tidak berbadan hukum.

BACA JUGA: Pertalite Seminggu Naik, Penyaluran BLT BBM Baru 2,18 Persen

Sebab dianggap telah merusak ekosistem industri angkutan umum jalan dan melanggar asas keadilan dalam berusaha.

Ketujuh, meninjau kembali angkutan berbasis online secara tegas yang mereka anggap ilegal.

Sebab tidak memenuhi syarat standar transportasi darat dan tidak berbadan hukum akutan darat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedelapan, mengoptimalkan fungsi Terminal sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Agar angkutan perkotaan tidak bersinggungan dengan angkutan kawasan lain

“Terakhir, kami mengharapkan pemerintah negara melakukan forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan melibatkan DPC organda kota Palu,” sebut Astam Abdul Salam.
Menanggapi tuntutan para aksi, Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido mengatakan, akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait.

Tidak lupa, Reny A Lamadjido mengatakan akan memanggil perwakilan Organda dalam pertemuan tersebut.

“Kami akan pertemuan dengan provinsi, pemerintah Kota Palu akan selalu bersinergi dengan Organda Kota Palu,” ujar Reny A Lamadjido. (*)

Ket foto: Sopir kendaraan umum dan berat yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Palu menggelar aksi demo didepan kantor Wali Kota Palu/alan

Leave a Reply

Your email address will not be published.