portal berita terkini di sulawesi tengah, poso, palu, parigi moutong dan berita terbaru lainnya
Pemkot Palu Komitmen Selesaikan Masalah Lahan Pembangunan Huntap Tondo
Berita kota palu, sulawesitoday — Pemerintah Kota Palu, Sulteng, senantiasa berkomitmen lekas menuntaskan masalah lahan pembangunan Huntap korban musibah di posisi Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.
” Sampai saat ini kita lalu berbicara dengan masyarakat setempat dalam usaha penanganan tanah pembangunan hunian buat korban gempa, tsunami serta likuefaksi,” tutur Wali Kota Palu Hadianto Rasyid yang ditemui di Palu, Sabtu, 8 Januari 2022.
Terkait masalah lahan pembangunan Huntap, pada dasarnya masyarakat Kelurahan Tondo mensupport prosedur pemerintah membuat kediaman korban musibah, cuma saja terdapat banyak orang khusus mengkalim tanah itu selaku tanah mereka, akibatnya cara pembersihan tertahan.
Baca juga: Meningkat 76 Persen, Jumlah Kematian Akibat Bencana di 2021
Permasalahan klaim tanah di posisi pembangunan huntap Tondo 2, tengah berjalan kurang lebih satu tahun, oleh sebab itu perihal ini lekas diselesaikan, selaku mana pengarahan Wakil Presiden Maruf Amin melaksanakan kunjungan kegiatan di Palu pada Kamis 6 Januari 2022 memohon Pemerintah provinsi serta kota lekas menangani, serta diberi batasan durasi sampai akhir Februari 2022.
” Instruksi pak Wapres wajib lekas dituntaskan permasalahan ini, sebab durasi bantuan dari Bank Dunia telah mendesak, akibatnya tidak terdapat opsi wajib diselesaikan perkara tanah,” ucap Hadianto.
Beliau menguraikan, di posisi huntap Tondo II rencananya di bangun kurang lebih 2. 700 kediaman oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat( PUPR), tercantum 600- an bagian di Kelurahan Petobo, dan Kelurahan Talise kurang lebih 1. 000 bagian.
Beliau berterus terang, Bank Dunia selaku donatur bantuan tidak cuma memohon peryataan desain penanganan dari pemerintah kota setempat, namun mereka pula memohon statment penanganan dari tiap- tiap warga yang mengklaim tanah.
Baca juga: Apa yang Menyebabkan Tanah Longsor
” Lumayan mengonsumsi durasi. Hingga dari itu kita lalu melaksanakan langkah- langkah penting supaya syarat- syarat di meminta Bank Dunia bisa terkabul. Kita pula sudah berbicara dengan kementerian terpaut untuk mensupport tahap Pemkot Palu menuntaskan perkara ini,” tutur Hadianto menambahkan.
Beliau menambahkan, perkara ketersediaan air bersih di posisi huntap Tondo 1 disaat ini lagi diupayakan Kementerian PUPR membiarkan revitalisasi sistem penyediaan air minum( SPAM) Palu, Sigi serta Donggal.
Disaat ini, ketersediaan air bersih di huntap itu memakai sumber bor, tetapi belum maksimum melayani 1. 000 lebih sambungan rumah tangga, akibatnya opsi lain dicoba kementerian terkait ialah meresmikan sistem berbayar.
” Saya telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR disaat ini janganlah dahulu diberatkan iuran pada masyarakat, kelak tahun selanjutnya, akibatnya merek halangi menyediakan air bersih, per rumah menemukan bagian 10 kubik air per bulan,” tutup Hadianto. (**)
