Wakil Rakyat Parigi Moutong Kritik Soal Kebutuhan Dasar hingga Vaksinasi

Perbesar

Kritik wakil rakyat parigi moutong, sulawesitoday sulteng – Wakil rakyat saat rapat paripurna DPRD Parigi Moutong kritik soal kebutuhan dasar hingga vaksinasi covid19.

Salah satu kritikan disampaikan anggota DPRD Parigi Moutong Fraksi Partai Nasdem, Sutoyo. Ia menyebut beberapa desa di Kecamatan Moutong membutuhkan pasokan air.

“Pemda mesti memperhatikan kebutuhan warga,” ungkap Sutoyo saat Rapat Paripurna DPRD terkait penjelasan Bupati Parigi Moutong atas rancangan kebijakanumum anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2023, di ruang sidang DPRD Parigi Moutong, Jumat 15 Juli 2022.

Ia mengatakan, sudah banyak fasilitas penyediaan air dipunyai Pemda, tapi desa di Moutong masih membutuhkan ketersediaan air bersih.

Berbanding terbalik dengan desa membutuhkan air, ada juga beberapa desa di Kecamatan Moutong kelebihan air alias sering terjadi banjir.

Baca juga: Pendapatan Daerah Parigi Moutong 2023 Menurun 1,58 Miliar

“Kedua masalah itu membutuhkan perhatian Pemda,” tegasnya.

Kemudian, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera, Fadli, menyoroti soal adanya beberapa sekolah masih memberlakukan larangan pembagian raport siswa jika belum lakukan vaksin covid19.

“Ombudsman padahal sudah mengeluarkan surat agar hal itu tidak terjadi,” sebut Fadli.

Selain berita kritik wakil rakyat parigi moutong, baca juga: 18 Pengurus FKUB Parigi Moutong 2022-2027 Resmi Dilantik

Baca juga: Pendapatan Daerah Parigi Moutong 2023 Menurun 1,58 Miliar

Pihaknya membutuhkan atensi Pemda Parigi Moutong soal itu.

Menjawab kritikan itu, Wabup Parigi Moutong, H Badrun Nggai menyebut akan memperhatikan masukan dari wakil rakyat.

Meskipun sudah banyak fasilitas dari Pemda terkait penyediaan air bersih di wilayah utara Parigi Moutong.

Sama halnya dengan masukan dari anggota DPRD dari partai PKS, Fadli. Ia akan mencari informasi mendalam terkait laporan itu.

“Kami akan memanggil dinas terkait terkait,” ucapnya.

Baca juga: Pertamina: Aman, Stok Solar Subsidi di Sulawesi Tengah

Pada agenda rapat paripurna terkait pembahasan LHP BPK RI sebelumnya, Wabup H Badrun Nggai, menyebut pihaknya berkomitmen akan menjalankan setiap tanggung jawab dan ketentuan telah ditetapkan.

Kemudian dalam menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Ia menjadikan hal itu sebagai masukan berharga untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Saya bertekad memberikan terbaik bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat merata dan berkeadilan, dalam pengelolan APBD,” tutupnya. (rf)

Baca juga: Wakil Rakyat Parigi Moutong Kritisi Rekanan Proyek Jalan