Disomasi Soal Data Pribadi Bocor, Ini Jawaban Kominfo

waktu baca 3 menit
Disomasi Soal Data Pribadi Bocor, Ini Jawaban Kominfo

Kominfo Disomasi data pribadi bocor, berita kriminal sulawesitoday – Warga Bumi Serpong Damai (BSD), Rusdianto Matulatuwa, mengirim pemberitahuan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena banyak data pribadi yang bocor. Rusdianto menekan segera ditetapkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Apa kata Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)?

“Pemberitahuan yang Saudara berikan sebagai media dalam berkomunikasi berkenaan peraturan dan penerapan peraturan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo, dan tidak cuma tingkatan formal dalam sampaikan tuntutan ke instansi peradilan,” begitu jawaban Kominfo yang didapatkan di Jakarta, Senin 12 September 2022.

Menurut Kominfo, penerapan dan tingkatan pengaturan ketentuan perundang-undangan sudah ditata dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pembangunan ketentuan perundang- undangan dibutuhkan koordinasi dan ulasan dengan kementerian terkait.

“Kementerian Kominfo sudah dan sedang melakukan secara progresif dan berkaitan fungsi dan tugas dan wewenang dalam perlindungan data pribadi,” bunyi surat yang diberi tanda tangan secara elektronik ileh Sekretaris Ditjen Program Informatika, Slamet Santoso itu.

Kementerian membuka ruang diskusi yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rencana peningkatan peraturan di bagian program dan informatika, terutamanya berkaitan perlindungan data pribadi.

Berikut beberapa cara yang diklaim Kominfo telah progresif dan terus-menerus:

  1. Memutuskan peraturan dan peraturan di bagian perlindungan data pribadi dalam mekanisme elektronik
  2. a) legal pangkalan pemrosesan data pribadi berbentuk kesepakatan pemilik data pribadi atau ketetapan ketentuan ketentuan perundang- undangan;
  3. b) hak menuntut pemilik data pribadi atas rugi yang diakibatkan karena pelanggaran kesepakatan pemrosesan data pribadi; dan
  4. c) kewajiban pelaksana mekanisme electronic (PSE) hapus info electronic dan/atau data electronic (IE/DE) yang tidak berkaitan atas keinginan orang yang berkaitan (right to erasure)
  5. Ketentuan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Mekanisme dan Transaksi bisnis Electronic (PP 71/2019) sebagai alternatif Ketentuan Pemerintahan 82 Tahun 2012 (PP 82/2012), atur penegasan dan ketetapan penerapan perlindungan data pribadi.
  6. Ketentuan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Mekanisme Electronic (PM Kominfo 20/2016) sebagai ketentuan tehnis perlindungan data pribadi dalam mekanisme electronic dan atur transfer data pribadi keluar daerah Indonesia (cross-border data flow) dilaksanakan lewat koordinir dengan Menteri Kominfo.
  7. Mempersiapkan ketentuan perundang-undangan untuk perkuat perlindungan data pribadi di Indonesia.
  8. Melakukan pekerjaan, peranan dan wewenang pemantauan atas penerapan perlindungan data pribadi sama sesuai ketentuan perundang-undangan, diantaranya:

Selain berita Kominfo Disomasi data pribadi bocor, baca juga: Kominfo Bangun 50 Menara BTS di Parigi Moutong Lewat Program Baktiku

  1. Pengadaan saluran layanan pengaduan dan diskusi perlindungan data pribadi untuk warga lewat e-mail [email protected] dan No. WA 0811 1951 4444;
  2. Membuat proses pemantauan penyelenggaraan perlindungan data pribadi dengan Sistem Proses Operasional Standar; dan c.Mengecek PSE Cakupan Private yang diperhitungkan menyalahi ketetapan ketentuan perundang-undangan di bagian perlindungan data pribadi.

Seperti dijumpai, Rusdianto memperingatkan Jokowi supaya segera menetapkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Menurut dia, UUD 1945 mengharuskan negara membuat perlindungan diri pribadi dan perasaan aman dalam data pribadi. Hal tersebut tercantum pada Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28H ayat 4 UUD 1945. Karena, masa digital sekarang membuat warga negara tidak aman dari masalah digital.

“Atas masa digitalisasi, warga negara mesti tergerus untuk turut tergabung dalam di masa digital. Namun, sesudah terhubung media atau basis digital, fakta kerap disalahpergunakan,” sebut Rusdianto.

Karena jawaban tidak memberikan kepuasan, Rusdianto akan segera lakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

“Kami akan atur dahulu. Segera kami daftarkan ke PN Jakpus,” tutup Rusdianto.

Selain berita Kominfo Disomasi data pribadi bocor, baca juga: Aturan Baru Keluar, Ini Tarif Baru Ojek Online

Leave a Reply

Your email address will not be published.