Jawaban Bupati Parimo ke DPRD Soal Raperda APBDP 2022

waktu baca 2 menit
Jawaban Bupati Parimo ke DPRD Soal Raperda APBDP 2022

Berita Parigi Moutong, sulawesitoday – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Badrun Nggai menyampaikan Jawaban Bupati Parimo atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap Raperda APBD Perubahan 2022, Selasa, 6 September 2022.

“Sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD Parimo yang telah menerima pemaparan Raperda APBD Perubahan 2022 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar),” kata Badrun membacakan Jawaban Bupati Parimo di ruang Sidang Paripurna DPRD Parimo, Selasa 6 September 2022.

Badrun mengawali dengan memaparkan pandangan Fraksi NasDem.

Dijelaskannya, Pemerintah Daerah Parimo tetap fokus pada program-program prioritas.

Dalam rangka mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan RPJMD Musrembang dan jaringan aspirasi masyarakat.

BACA JUGA: Seorang Warga Balantang Tewas Usai Terjatuh saat Menjala Ikan

BACA JUGA: Ribuan Mahasiswa di Palu Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Pemerintah daerah Parimo juga terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan daerah, terutama OPD yang mengelola upah dan pajak daerah.

“Dari sektor pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus meningkatkan tujuan dan pelaksanaan pajak daerah, mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada,” ujarnya.

Program yang akan dilaksanakan ialah berkomunikasi dengan pihak BPN, terkait dengan penjaringan objek PBB-P2 baru dan mengumpulkan hak tanah dan konstruksi, yang diikat oleh perjanjian kerja sama.

Pemerintah Daerah Parimo telah berkoordinasi dengan Balai Karantina Palu untuk meminta sertifikat produk hewan dalam pemeriksaan sarang burung walet Kabupaten Parimo yang diangkut melalui jalur darat, laut dan udara.

“Ini untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sarang burung walet,” katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Parimo terus mensosialisasikan dan mendorong para pelaku pertambangan galian C, untuk mengurus perizinan pengambilan batuan, pasir dan material timbunan.

Hal ini untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak Minerba.

BACA JUGA: Usai Juarai MotoE, Dominique Aegerter Jajal GSX-RR di Misano

Pemda Parimo juga telah mendekatkan layanan pembayaran pajak daerah kepada masyarakat online melalui kanal kode respon cepat standar Indonesia.

“Dan telah menerapkan sistem pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi, dengan dukungan aplikasi layanan. Dari warga hingga pemerintah,” tambah Badrun.

Selanjutnya menentukan daerah intervensi program melalui daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Pemutakhiran data penduduk miskin melalui verifikasi dan validasi Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS) sesuai hasil musyawarah desa.

“Pendistribusian dana perlindungan sosial terintegrasi dengan menggunakan data penargetan, khususnya data DTKS,” ujarnya.

Wakil Bupati Parimo juga memberikan tanggapannya atas pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa, Gerindra, PDI-P, Bintang Indonesia, Hanura dan Toraranga. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published.