Ini Puluhan Kepala Daerah di Indonesia Habis Masa Jabatan Mei 2022
Berita sulawesitoday.com – Tercatat puluhan kepala daerah di Indoneisa habis masa jabatan pada Mei 2022. Ini beberapa datanya.
Data dihimpun terdapat 44 bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota dan lima gubernur akan segera berakhir masa jabatannya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mesti secepatnya menyiapkan penjabat kepala daerah untuk total 49 kepala daerah itu.
Penjabat kepala daerah berasal dari pimpinan tinggi madya akan mengisi level gubernur.
Sementara penjabat kepala daerah dari untur pimpinan tinggi pratama akan mengisi level bupati serta wali kota.
Daftar gubernur yang masa jabatan berakhir 15 Mei 2022:
- Wahidin Halim-Andika Hazrumy (Banten)
- Erzaldi Rosman-Abdul Fatah (Kep. Bangka Belitung)
- Rusli Habibie-Idris Rahim (Gorontalo)
- Ali Baal-Enny Anggraeny Anwar (Sulawesi Barat)
- Dominggus Mandacan-Lakotani (Papua Barat)
Baca juga: Kasus Jual Beli Jabatan di Sulteng, Rusdy Mastura: Akan Ditindak Tegas
Berikut list bupati dan walikota dan wakilnya habis masa jabatan pada 22 Mei 2022:
- Umar Z Hasibuan-Oki Doni Siregar (Kota Tebing Tinggi)
- Bakhtiar A Sibarani-Darwin Sitompul (Tapanuli Tengah)
- Yudas Sabaggalet-Kortanius Sabeleake (Mentawai)
- Catur Sugeng Susanto-Wabup (kosong) (Kampar)
- Firdaus-Ayat Cahyadi (Kota Pekanbaru)
- Ferry Ramli-Septi Peryadi (Bengkulu Tengah)
- Cek Endra-Hilalatil Badri (Sarolangon)
- Masnah-Bambang Bayu Suseno (Muaro Jambi)
- Sukandar-Syahlan (Tebo)
- H Dodi R Alex Nurdin-Beni Hernedi (Musi Banyuasin)
- Umar Ahmad-Fauzi Hasan (Tulang Bawang Barat)
- Sujadi-Fauzi (Pringsewu)
- Saply TH-Haryati Cendralela (Mesuji)
- Eka Supria Atmaja-Wabup (kosong) (Bekasi)
- Ajay M Priatna-Letkol (purn) Ngatiyana (Kota Cimahi)
- Yuliyanto-Muh Haris (Kota Salatiga)
- Budhi Sarwono-Syamsudin (Banjarnegara)
- Wihaji-Suyono (Batang)
- Dian Kristiandi-Wabup (kosong) (Jepara)
- Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (Kota Yogyakarta)
- Sutedjo-Fajar Gegana (Kulon Progo)
- Antonius H Gege Hadjon-Agustinus P Boli, (Flores Timur)
- Thomas Ola-Wabup (kosong) (Lembata)
- Karolin M Natasa-Herculanus Heriadi (Landak)
- Nurhidayah-Ahmadi Riansyah (Kotawaringin Barat)
- Eddy Raya Samsuri-Satya T Atyani Djoedir (Barito Selatan)
Baca juga: Rp44,7 triliun Investasi Dana Pemilik Baru Chelsea
- Darwis Moridu-Anas Jusuf (Boalemo)
- Yasti S Mokoagow-Yanny R Tuuk (Bolaang Mongondow)
- Jabes E Gaghana-Helmud Hontong (Kepulauan Sangihe)
- Rais D Adam-Salim J Tanasa (Kab Banggai Kepulauan)
- La Ode Rajiun-Achmad Lamani (Muna Barat)
- La Ode Arusani-Wabup (kosong) (Buton Selatan)
- Samahuddin-La Ntau (Buton Tengah)
- Benny Laos-Asrun Padoma (Kep Morotai)
- Richard Louhenapessu-Syarif Hadler (Kota Ambon)
- Moh Yasin Payapo-Timotus Akerina (Seram Bagian Barat)
- Ramly I Umasugi-Amus Besan (Buru)
- Muhamad T Hanubun-Petrus Beruatwarin (Maluku Tenggara Barat)
- Gabriel Asem-Mesak M Yekwam (Tambraw)
- Benhur T Mano-Rustan Saru (Kota Jayapura)
- Eduard Fonataba-Wabup (kosong) (Sarmi)
- Befa Yigibalom-Yemis Kogoya (Lanny Jaya)
- Wentius Nimiangge-Wabup (kosong) (Nduga)
- Kristosimus Y Agawemu-Jaya Ibnu Su’ud (Mappi)
Selain berita Ini Puluhan Kepala Daerah di Indonesia Habis Masa Jabatan Mei 2022, baca juga: 31 Desember, Batas Waktu Pengukuhan Jabatan Fungsional
Perludem Minta Pengawasan Pengisian Penjabat Kepala Daerah
Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu turut memantau pengisian penjabat kepala wilayah.
“Pemantauan KASN dan KPK penting untuk menahan berlangsungnya sikap-perilaku menyelimpang sepanjang proses recruitment sampai kelak beberapa penjabat gubernur, bupati, dan wali kota jalankan roda pemerintahannya,” ungkap Anggota Dewan Pembimbing Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.
Untuk pastikan pengisian penjabat berjalan sama sesuai arah yang diharap. Dan tidak buka kekuatan berlangsungnya praktek menyelimpang, karena itu perlu mengikutsertakan lembaga-lembaga seperti KASN, KPK dan instansi yang lain.
Titi mengharap KASN bisa membuat team atau barisan kerja khusus untuk memantau pengisian penjabat kepala daerah.
Selanjutnya, pastikan netralitas penjabat saat memegang kekuasaan. Menurutnya, netralitas penjabat penting supaya Pemilu dan Pemilihan kepala daerah 2024 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur.
“KPK, PPATK, dan aparatur penegak hukum perlu memperhitungkan kekuatan praktek transaksional dan koruptif dalam pengisian penjabat kepala daerah. Apalagi telah ada pernyataan beberapa anggota dewan menyebutkan sikap tidak terpuji beberapa pelaku ASN ingin jadi penjabat dengan beberapa cara transaksional,” tambah Titi.
Selanjutnya, ia minta pemerintahan terbuka terkait beberapa nama calon penjabat kepala wilayah ke masyarakat luas.
Masalahnya, tengah Mei 2022 telah ada kepala wilayah yang periode kedudukannya usai.
“Maka pemerintahan selekasnya membuka saja beberapa nama penjabat kepala wilayah supaya khalayak bisa juga memberi catatan dan saran. Ini kan kesannya tertutup,” tutupnya. (**)
Selain berita Ini Puluhan Kepala Daerah di Indonesia Habis Masa Jabatan Mei 2022, baca juga: Ini Nama Pejabat Promosi Mutasi Jabatan di Parigi Moutong