DPR Sebut Penundaan Umroh Dilematis

waktu baca 2 menit
Foto: DPR Sebut Penundaan Umroh Dilematis.

Nasional, sulawesitoday — Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menyebut penundaan keberangkatan jemaah umroh Indonesia dilematis.

“Saya meminta warga untuk mematuhi imbauan pemerintah agar tidak bepergian keluar negeri,” ungkap Rahmad di Jakarta, Minggu 19 Desember 2021.

Ia meminta dengan tegas agar warga tidak keluar negeri jika tidak terlalu penting.

Keputusan pemerintah terkait penundaan keberangkatan jemaah umroh Indonesia merupakan langkah yang tepat dan bijaksana. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron.

Baca juga: Libas Tim Malaysia, Timnas Indonesia Tatap Semifinal AFF 2020

“Tentu saja kita bisa memahami kebijakan pemerintah yang menunda pelaksanaan umroh 2021. Ini langkah kehati-hatian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang akan keluar negeri dari ancaman varian Omikron,” tuturnya.

Ia meyakini, keputusan itu diambil setelah pemerintah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak. Termasuk asosiasi penyelenggara umroh Indonesia tentang kondisi global maupun nasional saat ini.

Apalagi, di negara Arab sendiri juga telah terdeteksi adanya varian Omikron.

“Saya kira keputusan ini diambil setelah melihat situasi global dimana banyak negara yang telah terpapar Omikron maupun nasional. Nah, karena kondisi kekinian inilah saya kira keputusan ini menjadi satu hal yang bisa dipahami,” ucapnya.

Baca juga: Kasus Korupsi Mafia Pelabuhan Tanjung Priok Mulai Diselidiki

Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono menyebut pemerintah Indonesia memutuskan menunda keberangkatan umroh. Rencana awal, untuk pertama kalinya Indonesia kembali memberangkatkan jamaah pada 23 Desember.

“Info terakhir barusan bahwa umroh tanggal 23 Desember ditunda sampai dengan Januari,” ucapnya, Jumat 17 Desember 2021.

Baca juga: Enam WNA China Masuk Sulteng Terdeteksi Covid19 Varian Omicron

Keputusan ini kata dia, diambil berdasarkan arahan Menteri Agama. Namun ia tidak tahu persis alasannya dan meminta untuk langsung melakukan konfirmasi dengan Kementerian Agama.

Ia menambahkan, ada kemungkinan hal ini dilakukan mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo, untuk menunda segala rencana atau kegiatan bepergian ke luar negeri. (**)

Baca juga: Kamera Tilang Elektronik Kota Palu: Diharapkan Warga Taat Hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *