Sulawesitoday

portal berita terkini di sulawesi tengah, poso, palu, parigi moutong dan berita terbaru lainnya

BNPB Salurkan Rp250 juta Dana Tanggap Darurat Banjir Torue

waktu baca 2 menit
BNPB Salurkan Rp250 juta Dana Tanggap Darurat Banjir Torue

Berita parigi moutong, sulawesitoday – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) salurkan Rp250 juta dana tanggap darurat bencana banjir Torue dan sekitarnya.

“Saya serahkan bantuan logistik untuk warga terdampak banjir. Dan dana tahap awal tanggap darurat,” ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, di lokasi banjir Desa Torue, Parigi Moutong, Minggu 31 Juli 2022.

Ia mengatakan, peristiwa menerjang Torue, Parigi Moutong, menjadi tanggungjawab negara untuk pemulihan pasca banjir.

Sesuai prosedural masa tanggap darurat berlangsung 14 hari. Status itu bisa diperpanjang jika situasi dibutuhkan penanganan lebih terkait pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

“Kita lihat perubahan di atas lapangan seperti apakah ke depan, bila masih mungkin, karena itu peraturan Pemerintahan daerah (Pemda) di tempat memutuskan,” tutur Suharyanto.

Sesudah responsif genting terselesaikan, seterusnya masuk pada tahapan pemulihan dan rekonstruksi.

Di periode ini akan dihitung pengatasan periode pendek untuk pastikan warga terimbas kehilangan rumah atau hancur berat, sedang dan ringan memperoleh kembali tempat tinggal mereka dari tunjangan pemerintah.

Selain berita BNPB Salurkan Rp250 juta Dana Tanggap Darurat Banjir Torue, baca juga: Pemda Parigi Moutong Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Torue

BNPB Salurkan Rp250 juta Dana Tanggap Darurat Banjir Torue
BNPB Salurkan Rp250 juta Dana Tanggap Darurat Banjir Torue

Yang mana, interferensi pemulihan dan rekonstruksi memakai dua pola yaitu tempat tinggal warga bisa dibuat kembali di tempat itu sejauh lokasi itu tetap pantas dibuat tempat tinggal.

Lalu, pola relokasi atau tempat tinggal masih tetap (huntap) dibuat di lain tempat yang aman.

“Pekerjaan Pemda mempersiapkan tempat, kami di BNPB dan Kementerian berkaitan mempersiapkan infrastruktur,” sebut Suharyanto.

Dia menambah, pola periode panjang yaitu persiapan gagasan kontigensi dan beberapa tahap penangkalan, salah satunya pembaruan lingkungan, normalisasi sungai atau penghijauan.

“Rencana kontigensi wewenang pemerintahan kabupaten dan propinsi dan kami dipusat akan menemani,” tutupnya. (rf)

Baca juga: Tinjau Torue, BNPB Pastikan Optimal Tangani Darurat Bencana

Leave a Reply

Your email address will not be published.