BKPSDM Larang Mutasi ASN Parigi Moutong Formasi 2019

Perbesar

Berita parigi moutong, sulawesitoday – BKPSDM larang mutasi ASN formasi 2019 Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Seluruh ASN beberapa waktu lalu menandatangani dokumen untuk tidak mutasi selama 10 tahun,” ungkap Kepala BKPSDM Kabupaten Parigi Moutong, Ahmad Saiful, beberapa waktu lalu.

Selama 10 tahun kedepan, tidak ada mutasi untuk ASN Parigi Moutong formasi angkatan 2019. Tidak bisa pindah tugas ke daerah lainnya.

Seluruh ASN formasi tahun 2019 kata dia, untuk konsisten dengan surat pernyataan yang telah mereka tanda tangani.

“ASN terakumulasi selama 40 hari tidak hadir dalam satu tahun, terancam dipecat,” jelasnya dalam PP nomor 11 tahun 2017.

Dalam PP 49 tahun 2021 terbaru ditegaskan, akumulasinya 28 hari, selama setahun atau selama 10 hari berturut-turut.

Aturan itu kata dia, akan disosialisasikan kepada seluruh ASN. Jika tidak masuk kerja atau tidak menjalankan tugas ancamannya dipecat.

Total ASN formasi tahun 2019 berjumlah 200, yang diambil sumpah hanya 199 orang.

“Satu orang ASN mendapatkan sanksi pemecatan karena terkena kasus hukum. Ia diketahui sudah menerima SK 80 persen,” tuturnya.

Selain berita BKPSDM Larang Mutasi ASN Parigi Moutong Formasi 2019, baca juga: 108 CPNS Kemenkumham Seleksi 2019 Dilantik

Tipe– Tipe Mutasi ASN serta Prosedurnya

Metode mutasi berlainan bagi tipe- tipe mutasi yang terdapat. Bersumber pada Bagian Kedua Metode mulai artikel 4 sampai artikel 10 pada Peraturan BKN mengenai Aturan Metode Mutasi, tipe serta metode mutasi merupakan selaku selanjutnya:

Mutasi PNS dalam satu Lembaga Pusat ataupun Lembaga Daerah

Ilustrasi mutasi dalam satu Lembaga Pusat ataupun Lembaga Wilayah merupakan mutasi PNS dampingi bagian di Departemen Dalam Negara, ilustrasi mutasi dari Kepaniteraan Jenderal Departemen Dalam Negara ke Direktorat Jenderal Politik serta Rezim Biasa. Ataupun mutasi PNS dari Biro Kependudukan Provinsi ke Tubuh Pengelola Finansial Provinsi yang serupa. Ada pula determinasi mutas dalam 1( satu) Lembaga Pusat ataupun dalam 1( satu) Lembaga Wilayah dicoba dengan determinasi selaku selanjutnya:

Mutasi dicoba oleh PPK sehabis mendapatkan estimasi Regu Juru banding Kemampuan PNS;

Dalam perihal Regu Juru banding Kemampuan belum tercipta, estimasi diserahkan oleh Tubuh Estimasi Kedudukan serta Kepangkatan;

Bagian kegiatan yang membidangi kepegawaian membuat pemograman mutasi;

Pemograman mutasi di informasikan pada Regu Juru banding Kemampuan PNS buat memperoleh estimasi mutasi;

Bersumber pada estimasi mutasi itu, bagian kegiatan yang membidangi kepegawaian menganjurkan mutasi pada PPK;

PPK memutuskan penaikan PNS dalam kedudukan.

Mutasi PNS dampingi Kabupaten atau Kota dalam Satu Provinsi

Mutasi PNS antar- kabupaten atau kota dalam satu provinsi dicoba dengan determinasi selaku selanjutnya:

Mutasi diresmikan oleh Gubernur sehabis mendapatkan Estimasi Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;

Estimasi teknis bisa diserahkan apabila persyaratan sudah dipadati serta BKN sudah melaksanakan konfirmasi serta pengesahan keinginan kedudukan di lembaga akseptor serta lembaga asal;

Bersumber pada estimasi teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur memutuskan ketetapan mutasi;

Bersumber pada penentuan Gubernur, PPK lembaga akseptor memutuskan penaikan PNS dalam kedudukan.

Baca Juga: Kemenkumham Sulteng Deklarasi Janji Kinerja 2022

Perihal– Perihal yang Butuh Dipikirkan oleh PNS yang Akan Mutasi atas Permohonan Sendiri

Terdapat sebagian perihal yang butuh buat dicermati apabila akan mengelola mutasi. Ialah selaku selanjutnya:

Mutasi PNS meminta Estimasi BKN, estimasi ini muat persetujuan BKN sehabis arsip mutasi terverifikasi serta tervalidasi oleh BKN. Apabila komplit serta sesuai, BKN hendak menerbitkan Estimasi Teknis.

Mutasi PNS menginginkan durasi;

PNS yang akan mutasi atas permohonan sendiri wajib sedia melepas kedudukan;

Buat PNS yang akan mutasi tetapi mempunyai Jalinan Biro ataupun lagi kewajiban berlatih, wajib sedia dengan akibat desakan ubah cedera;

Sebagian lembaga mempunyai tes mutasi PNS saat sebelum menyambut PNS masuk ke instansinya. (**_mrf)

Selain berita BKPSDM Larang Mutasi ASN Parigi Moutong Formasi 2019, baca juga: Pemeriksaan Berkas PPPK Parimo Hingga 12 Januari 2021

Rahman

Rahman merupakan lulusan sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin yang sedang menetap di Kota Parigi. Selama beberapa tahun terakhir, ia mengeksplor jenjang karirnya sebagai penulis di sejumlah bidang, mulai dari perannya sebagai jurnalis media cetak, content writer, hingga co-author pada sejumlah buku. Hingga saat ini ia masih mendedikasikan hidupnya pada berbagai macam karya tulis.

See author's posts